Agustus, BKPM akan Merilis OSS 1.1 Untuk Berusaha

oleh -810 views
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berencana akan merilis Online Single Submission (OSS) versi 1.1 pada Agustus 2019 mendatang. Rilis tersebut sekaligus menandai dimulainya implementasi OSS versi 1.1. Sebelum dirilis, BKPM terlebih dahulu menyelenggarakan sosialisasi atau public hearing pada 24 Juni - 2 Juli 2019 di Kantor BKPM, Jakarta. (ist)

JAKARTAPEDIA.id – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berencana akan merilis Online Single Submission (OSS) versi 1.1 pada Agustus 2019 mendatang. Rilis tersebut sekaligus menandai dimulainya implementasi OSS versi 1.1. Sebelum dirilis, BKPM terlebih dahulu menyelenggarakan sosialisasi atau public hearing pada 24 Juni – 2 Juli 2019 di Kantor BKPM, Jakarta.

Sosialisasi ini dihadiri oleh pejabat dan karyawan BKPM serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kementerian/lembaga terkait, juga pejabat dan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi/kabupaten/kota dan para pelaku usaha.

“Sosialisasi ini sangat penting untuk diketahui oleh seluruh pihak, baik untuk unit yang terkait langsung dengan pelayanan publik maupun yang tidak langsung, dari kementerian/lembaga pusat maupun DPMPTSP provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia,” kata Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM, Husen Maulana, seperti dilansir Selasa (9/7/2019).

Sistem OSS versi 1.1 merupakan pengembangan sistem dalam rangka percepatan dan kemudahan berusaha serta perizinan investasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Di mana pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan berusaha wajib dilakukan melalui lembaga OSS.

Beberapa fitur baru dalam sistem OSS versi 1.1, antara lain adalah Izin Usaha Merger, Izin kantor Perwakilan Perusahan Asing (KPPA), Izin Lokasi Perairan, Pencabutan Non Likuidasi, Izin Kantor Cabang dan LKPM.

OSS versi 1.1 diharapkan akan lebih mudah digunakan dan dapat mengakomodasi kepentingan pelaku usaha. Pasalnya, dalam sistem OSS 1.1 itu sudah terdapat penjelasan tentang kegiatan utama dan kegiatan penunjang, isian data untuk perusahaan non-PT (seperti CV, Firma, Koperasi, Yayasan, dan lain-lain), dan penjelasan mengenai jenis pelaku usaha.

Dengan sistem OSS 1.1, investasi tahun 2019 diharapkan bisa tumbuh hingga mencapai target sebesar Rp792 triliun. Sampai kuartal I-2019 sendiri, realisasi investasi berada di angka Rp195,1 triliun atau 24,6% dari target. Nilai itu lebih tinggi 5,3% dari realisasi investasi pada periode yang sama tahun 2018 lalu sebesar Rp185,3 triliun.

Secara resmi, pelayanan konsultasi sistem OSS telah diserahterimakan kepada BKPM pada tanggal 2 Januari 2019. Kemudian disusul dengan penyerahan resmi pengelolaan sistem OSS pada tanggal 1 Maret 2019.

Hingga saat ini, OSS telah diimplementasikan selama hampir satu tahun. Selama 9 Juli 2018 sampai dengan 31 Mei 2019, sistem OSS telah menerima registrasi sebanyak 509.066 akun. Dari jumlah tersebut, terpantau 472.182 akun aktif.

Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah diterbitkan selama hampir setahun adalah sebanyak 430.632. Lalu untuk Izin Usaha telah terbit sebanyak 410.250 serta Izin Komersial sebanyak 326.312.

Secara rata-rata hitungan per hari adalah 1.543 untuk registrasi, 1.431 aktivasi akun, 1.305 NIB, 1.243 Izin Usaha, dan 989 Izin Komersial.

Sistem OSS memuat berbagai aturan serta proses bisnis penerbitan perizinan berusaha, komitmen perizinan berusaha, dan izin operasional dan komersial. Sistem ini juga menerbitkan perizinan untuk perseorangan dan non perseorangan dari skala UMKM maupun skala besar. Tidak hanya itu, OSS disebut memuat berbagai ketentuan peraturan perundangan yang terkait dengan perizinan berusaha.

“Sistem OSS juga terintegrasi dengan berbagai sistem yang digunakan oleh kementerian lembaga terkait untuk pertukaran data,” ujarnya.

Sistem OSS sendiri diharapkan mampu menggenjot masuknya investasi. Di mana pertumbuhan investasi diharapkan dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,3% dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Pada kuartal I-2019 kemarin, pertumbuhan ekonomi capai 5,07%.

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan DPR, Selasa (2/7/2019), Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan realisasi pertumbuhan ekonomi 2019 akan lebih rendah dari yang ditetapkan dalam APBN.

“Kuartal 1 pertumbuhan ekonomi adalah 5,07%. Di mana untuk kuartal II kita masih akan membuat proyeksi antara 5,02% hingga 5,13%. Outlook untuk tahun 2019 keseluruhan tahun adalah di 5,2% jadi lebih rendah sekitar 0,1% dari APBN,” paparnya. (*)

JR Konsultan (PT. Patriot Siber Media) siap membantu pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha, Akte PT, CV, Koperasi, SK Kemenkumham, SIUPMB, UKL UPL, SLF, SKK, IMB, TDUP, Pendaftaran Hak Merek, Hak Cipta, dan lain-lain. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi WA: 081285833108.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *