SPPSI: Kembalikan BUMN Pada Semangat Kemerdekaan

oleh -609 views

JAKARTAPEDIA.id-Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) menggelar pekan pekerja. Salah satu agendanya adalah diskusi terkait Undang-Undang BUMN yang dianggap penuh polemik.

Menghadirkan Deputi Kementerian BUMN, Direksi Pertamina, Pengamat Hukum Tata Negara, dan Pengamat energi. Dalam kesempatan ini, Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno, mengaku, pengelolaan perusahaan negara itu dilakukan dengan pendekatan korporasi.

“Saat ini, perusahaan negara itu kayak semacam kerajaan tersendiri. Pertamina misalnya, ada rumah sakit sendiri, punya usaha minuman kemasan, Perusahaan lain juga punya rumah sakit sendiri. Semuanya itu ada 147 rumah sakit. Nah, semua ini mau diapakan,” ujar Fajar, di Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Dia berharap, regulasi perusahaan negara itu dibenahi ke depannya. Hal ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan tantangan global yang semakin meningkat. Menurutnya, persaingan bisnis pertamina tidak hanya pada sumber fosil semata, namun harus menggarap sumber energi lainnya.

“Sebenarnya, masa depan Pertamina bukan di fosil. Arab Saudi saja sudah bikin 200GW sollarcell. Padahal dia itu lumbung minyak. Nah, kita sudah punya motor listrik gesit. Peluang Electrical Vehicle ini harus diambil. Misalnya menyiapkan sisi baterenya,” kata Fajar.

Senada dengannya, Direktur SDM Pertamina Kushartanto Koeswiranto mengajak semua pegawai untuk segera menyesuaikan diri dengan persaingan bisnis global. Menurutnya, perubahan yang terjadi di tingkat dunia cukup cepat yang harus disikapi sedini mungkin oleh SPPSI.

“Dalam tatanan bisnis yang blobal ini, perubahan itu mutlak. Respon cepat adalah kuncinya. Karena kalau kita tidak respon cepat, kita akan ditinggal oleh mereka yang merespon cepat. Dulu Nokia atau blackberry dikatakan unggul, sekarang?,” tanyanya.

Diakuinya, pegawai Pertamina seringkali merasakan pada zona nyaman. Sehingga, setiap perubahan yang terjadi di dunia global tidak disikapi dengan cepat. Apalagi, saat ini sudah memasuki industri 4.0

“Kalau anda ingin hasil baru, stop lakukan cara cara lama. Cara cara baru itu, tidak hanya dilakukan kita, tapi semua pihak. Karena cara barulah yang mengungguli persaingan. Ada istilah, dipaksa, terpaksa, kemudian jadi biasa,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum SPPSI, Muhammad Syafirin mengakatan, pengelolaan BUMN harus dikembalikan kepada semangat kemerdekaan. Menurutnya, sejarah pembentukan BUMN merupakan strategi untuk menghadapi neo kolonialisme dan imperialisme atau penjajahan asing atau dalam bahasa lainnya melawan ketergantungan.

“BUMN harus dikembalikan kepada semangat kemerdekaan. Karena sejarah pembentukan BUMN merupakan strategi untuk menghadapi penjajahan asing,” kata Syafirin.

Jadi, kata dia, BUMN bukan sekedar pemain dalam bisnis yang semata-mata untuk mengejar keuantungan. Tapi menurutnya, keberadaan BUMN adalah tulang punggung untuk membangun ekonomi nasional yang mandiri. Penyelenggaraan BUMN harus dikembalikan kepada amanat  UUD  1945 pada 33 untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (tama)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *