KIPP Indonesia: Hadapi Wabah Covid-19, Anies Baswedan Perlu Segera Wakil Gubernur

oleh -214 views
Sekretaris Jenderal (Sekjend) Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP ) Indonesia, Kaka Suminta. (ist)

JAKARTAPEDIA.id – Sekretaris Jenderal (Sekjend) Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP ) Indonesia, Kaka Suminta mengatakan, perjalanan pemerintahan di DKI Jakarta, yang dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan sampai saat ini dirasa pincang, karena mantan Wakil Gubernur Sandiaga Uno yang berpasangan dengan Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, sejak ahkhir Agustus 2018 mengundurkan diri untuk maju sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2019 lalu, atau jabatan Wakil Gubernur tersebut mengalami kekosongan selama 17 bulan.

Kaka mengungkapkan bahwa, kepemimpinan pemerintahan, khususnya di cabang eksekutif di DKI Jakarta sangatlah memerlukan kepemimpinan yang harus mampu memberikan pelayanan dengan kebijakan-kebijakan yang tepat.

“Apalagi di tengah wabah Covid 19, dimana Jakarta menjadi epicentrum wabah yang disebabkan oleh virus korona baru tersebut, sehingga gubernur dipandang memerlukan pendampingan dari Wakil Gubernur sebagaimana layaknya pemerintahan di daerah,” kata Kaka dalam keterangan tertulisnya Kamis (2/4/2020).

Dirinya menyebutkan atas alasan tersebut, KIPP Indonesia menyatakan sikap, “Bahwa kekosongan jabatan Wakil Gubernur tersebut harus segera diisi sesuai dengan UU yang berlaku,” tegasnya.

Selain itu, Kaka meminta kepada seluruh pihak yang berkepentingan dan berwenang terkait hal tersebut di atas, untuk segera melakukan langkah-langkah yang perlu dan selayaknya untuk pemilihan dan penetapan wakil gubernur pendamping Gubernur di saat yang sangat penting ini.

“Kepada Kemendagrai diminta untuk melakukan lengkah untuk memenuhi kebutuhan wakil gubernur DKI Jakarta, sebagaimana di atas,” ucapnya.

Selain itu, ia meminta agar setelah proses pemilihan dan penetapan wakil gubernur sebagaimana tersebut di atas, agar Gubernur dan Wakil Gubernur bersama seluruh jajaran pemerintahan di DKI Jakarta segera melaksankan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk melakukan tugas pemerintahan di DKI Jakarta.

”Kami sampaikan dan meminta para pihak tersebut di atas untuk melakukan langkah yang dianggap perlu untuk dapat menghadirkan pemerintahan yang sesuai dengan paraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” paparnya. (jek)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *