PT. BPH Minta Pemprov DKI Jakarta Hentikan Pembangunan Stadion BMW

oleh -987 views
Kuasa Hukum PT BPH, Damianus Renjaan memberikan keterangan kepada wartawan Balaikota DKI Jakarta, Jumat (17/5/2019). (foto: indra)

JAKARTAPEDIA.id – PT.Buana Permata Hijau (BPH) meminta Pemprov DKI Jakarta menghentikan pembangunan stadion BMW (Bersih Manusiawi dan Berwibawa) atau Jakarta International Stadium (JIS), di lahan yang saat ini masih berstatus sengketa.

Kuasa Hukum PT BPH, Damianus Renjaan mengatakan, pemprov melakukan pembangunan ilegal karena mendirikan bangunan di atas lahan yang bukan milik mereka.

“Kami meminta kepada Pemda DKI Jakarta tolong hentikan proses pembangunan,” kata Damianus saat dihubungi, Jumat (17/5/2019).

PT BPH semakin percaya diri karena pada Selasa (14/5/2019) lalu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memenangkan mereka dalam perkara Nomor 282/G/2018/PTUN-JKT. Dalam amar putusan, Majelis Hakim mengabulkan gugatan PT BPH dan membatalkan sertifikat hak pakai Pemprov DKI Nomor 314 dan 315.

Sertifikat hak pakai 314 yang berada di Kelurahan Papanggo, memiliki luas 29.256 meter persegi. Adapun sertifikat 315 yang berada di kelurahan yang sama, memiliki luas 66.999 meter persegi.

Putusan pengadilan yang membatalkan sertifikat milik Pemprov DKI, dimaknai pihak PT BPH sebagai penegasan terhadap status kepemilikan mereka atas tanah tersebut.

“Kalau sertifikat dibatalkan, berarti pembangunannya bisa dibilang ilegal,” kata Damianus.

Menurutnya, sertifikat hak pakai DKI Jakarta atas lahan tersebut muncul berdasarkan berita acara serah terima (BAST) dari PT Agung Podomoro kepada Pemda DKI Jakarta. Penerbitan sertifikat hak pakai, diberikan sebagai pembayar utang yang salah satunya dimiliki Agung Podomoro kepada Pemprov DKI Jakarta. Namun dalam BAST sebenarnya disebutkan, PT Agung Podomoro harus menyerahkan lahan dalam bentuk telah bersertifikat dan tidak dalam keadaan bersengketa.

“Permasalahannya adalah yang diserahkan itu di atas bidang tanah PT Buana. Jadi PT Buana enggak tahu apa-apa. Tiba-tiba terbit sertifikat di atas bidang tanah itu, yang dasar penerbitan sertifikat adalah BAST dari PT Agung Podomoro,” ujarnya.

Damianus menyayangkan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang justru menyebut Pemprov DKI sebagai pemilik sah tanah tersebut. Dia mengatakan, PT BPH memiliki bukti sah kepemilikan lahan, yang diperkuat dengan putusan perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 34 Tahun 2017.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *