Komisi E DPRD DKI Jakarta Segera Merumuskan Batas Maksimal Alokasi Dana Hiba

oleh -20 views
Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (ist)

JAKARTAPEDIA.id – Komisi E DPRD DKI Jakarta segera merumuskan batas maksimal dalam menentukan alokasi dana hibah yang diproyeksikan melalui skema APBD.

Sebab, menurut Ketua Komisi E DPRD DKI, Iman Satria, pengajuan proposal dana hibah kerap melebihi besaran pagu terutama untuk kegiatan rehab bangunan tempat ibadah.

“Oleh karena itu formulasi diperlukan, sehingga di tahun 2022 bisa semua terayomi,” katanya di Jakarta, Rabu (3/11/2021).

Dalam rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2022, Biro Dikmental DKI Jakarta melaporkan ada empat dari 60 lembaga pemuka agama yang mengajukan dana hibah terbesar.

Empat lembaga tersebut antara lain Lembaga Bahasa Ilmu Quran (LBIQ) DKI Jakarta Rp5,37 miliar, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi DKI Jakarta Rp1,36 miliar, Persekutuan gereja-Gereja Indonesia Wilayah (PGIW) Provinsi DKI Jakarta Rp49,9 miliar, dan Majubuthi Provinsi DKI Jakarta Rp1,54 miliar.

Persyaratan penerima hibah ini sesuai amanat Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Pemendagri Nomor 123 tahun 2018, dan Pergub Nomor 142 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Pergub Nomor 20 tahun 2020. (dra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *