Selesai Krisdayanti: ‘Nyanyi’ Gaji DPR yang Bikin Heboh, Kini Tiba – tiba Minta Maaf

oleh -48 views

JAKARAPEDIA.id – Penyanyi sekaligus anggota DPR Krisdayanti menuai kehebohan. Hal itu terkait buka-bukaan perihal gaji yang didapat di DPR senilai ratusan juta rupiah. Apalagi di tengah pandemi ini, masyarakat sedang kesusahan.

Krisdayanti mengaku menerima gaji setiap tanggal 1 sebesar Rp 16 juta. Empat hari berselang, masuk lagi ke rekeningnya tunjangan sebesar Rp 59 juta.

Tak sampai di situ. Ada juga dana aspirasi Rp 450 juta yang diterima Krisdayanti. Dana aspirasi ini didapat lima kali dalam setahun serta dana reses sebesar Rp 140 juta.

“(Dana reses) Rp 140 juta. Itu delapan kali setahun,” kata Krisdayanti saat berbincang di YouTube Akbar Faizal seperti dilihat pada Selasa (14/9/2021).

Pengakuan Krisdayanti ini lantas mengundang reaksi sejumlah anggota DPR lainnya, termasuk pimpinan dan rekan satu fraksi Krisdayanti. Diketahui, penyanyi yang akrab dipanggil KD itu merupakan anggota Fraksi PDIP.

Rekan sefraksi Krisdayanti, Hendrawan Supratikno, menyebut anggota DPR memiliki beberapa sumber pendapatan.

Selain gaji dan tunjangan, sumber pendapatan lainnya adalah dana reses dan kunjungan kerja (kunker).

“Pendapatan anggota Dewan terdiri dari gaji, tunjangan-tunjangan, dan dana-dana yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan anggota, seperti kunjungan dapil, kunjungan kerja, reses, sosialisasi, serap aspirasi, dan lain-lain,” ujar Hendrawan kepada wartawan, Selasa (14/9/2021).

Jika merujuk pada keterangan KD, yang masuk ke kantong anggota DPR hanyalah gaji dan tunjangan anggota DPR, yang jika dijumlahkan mencapai sekitar Rp 60 juta. Belum lagi, ada dipotong untuk iuran fraksi.

“Total gaji dan tunjangan sekitar Rp 60 juta per bulan. Dari penerimaan ini dipotong dana untuk fraksi. Setiap fraksi punya kebijakan yang berbeda,” sebut anggota Komisi Keuangan DPR ini.

Sementara itu, Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR sebetulnya membenarkan pengakuan Krisdayanti. Namun, menurut MKD, ada hal yang perlu diperjelas agar publik tidak beranggapan buruk.

“Pernyataan Krisdayanti benar dan itu bisa dengan mudah dicek di kesekjenan,” ucap Wakil Ketua MKD DPR Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (14/9/2021).

“Yang agak misleading itu soal tunjangan, yang jika digabung dengan gaji nilainya sekitar Rp 65 jutaan,” imbuhnya.

Krisdayanti Dipanggil Pimpinan Fraksi Imbas Gaduh Gaji DPR

Pertemuan Krisdayanti dengan pimpinan fraksi itu terjadi Kamis (16/9/2021). Pimpinan fraksi PDIP tersebut adalah Utut Adiyanto dan Bambang Wuryanto.

“Diajak diskusi,” kata Ketua Fraksi PDIP Utut Adiyanto kepada wartawan, Jumat (17/9/2021).

Sementara itu, politikus PDIP Hendrawan Supratikno menyebut pemanggilan Krisdayanti itu sekaligus meminta klarifikasi.

Menurutnya, ramainya pernyataan soal gaji itu karena Krisdayanti yang tidak membedakan antara gaji, tunjangan, dan dana reses.

“Dipanggil untuk klarifikasi saja,” kata Hendrawan.

“Hebohnya di luar. Padahal sederhana soalnya, KD tidak membedakan antara gaji dan tunjangan, dengan dana kegiatan anggota di daerah pemilihan. Dana kegiatan baru cair setelah ada usulan kegiatan. Wawancara KD mengesankan semua uang yang masuk rekening itu gaji,” lanjutnya.

Krisdayanti Minta Maaf

Dalam pertemuan itu, PDIP mengatakan Krisdayanti meminta maaf telah membuat gaduh dan membuat repot banyak pihak.

“Kami undang, bukan memanggil, karena kami selaku pimpinan ingin ada kesetaraan sesama anggota,” kata Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto kepada wartawan, Jumat (17/9/2021).

Selaku pimpinan Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto ingin melihat motif apa yang disampaikan Krisdayanti.

Menurut Utut, motif Krisdayanti tak ada yang jelek, apalagi jahat.

“Yang kedua, Mbak Krisdayanti kan memang bicara suasananya gembira karena artis. Kalau yang disampaikan data-data itu kan publik bisa mengetahui, tinggal ngomong, tinggal download saja, bisa diketahui,” ujar grandmaster catur ini.

Utut tak memungkiri apa yang disampaikan Krisdayanti soal gaji hingga dana aspirasi menimbulkan kegaduhan.

Utut berharap anggota DPR dapat menghindari mispersepsi dalam menyampaikan informasi.

“Timbul kegaduhan, karena kan kita tahu angle-nya pasti akan dianggap ini terlalu banyak uang untuk anggota DPR, kan begitu. Itu sebabnya, diskusi kemarin, ya ke depan kita juga bisa memila,” katanya.

“Hebohnya di luar. Padahal sederhana soalnya, KD tidak membedakan antara gaji dan tunjangan, dengan dana kegiatan anggota di daerah pemilihan. Dana kegiatan baru cair setelah ada usulan kegiatan. Wawancara KD mengesankan semua uang yang masuk rekening itu gaji,” lanjutnya. (dtc/jek)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *