Hakim PN Ambon Kabulkan Permohonan Praperadilan Desianus Orno

oleh -21 views

AMBON, JAKARTAPEDIA.id – Hakim Pengadilan Negeri Ambon mengabulkan permohonan praperadilan Desianus Orno alias Odie, tersangka korupsi pengadaan empat unit speedboat tahun anggaran 2015 pada Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

Dikabulkannya praperadilan itu membuat status tersangka Odie yang disematkan oleh Ditreskrimsus Polda Maluku dinyatakan tidak sah dan dicabut.

Hakim Lucky Rombot Kalalo mengabulkan lima poin yang diajukan mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom MBD ini selaku pemohon praperadilan.

Pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan tindakan termohon (Ditreskrimsus) menetapkan pemohon sebagai tersangka tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang tertuang dalam surat penetapan tersangka nomor SP. Asts/01/I/2021/Ditreskrimsus, tanggal 12 Januari 2021, tidak sah.

Ketiga, menyatakan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang diterbitkan termohon nomor: SP. Sidik/16/IX/2017/Ditreskrimsus tanggal 29 September 2017, tidak sah.

Empat, memerintahkan termohon untuk menghentikan pemeriksaan penyidikan atas diri pemohon dalam perkara a quo.

Kelima, memerintahkan termohon untuk merehabilitasi nama baik pemohon.

“Menyatakan penetapan status termohon (terhadap pemohon) sebagai tersangka tidak sah menurut hukum,” ujar hakim membacakan putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Ambon, Senin (30/8/2021) kemarin.

Sidang putusan praperadilan digelar secara virtual dihadiri tim kuasa hukum pemohon, yakni Herman Koedoeboen, Firel Sahetapy, Henry Lusikooy dan tim hukum Polda Maluku.

Salah satu kuasa hukum Odie Orno, Hendrik Lusikooy mengatakan pada sidang pokok perkara yang akan berlangsung Selasa (31/8/2021), agenda dakwaan akan meminta penetapan berdasarkan keputusan praperadilan perkara tersebut tidak lagi dilanjutkan.

“Kita akan minta surat penetapannya agar perkara tidak lagi dilanjutkan karena sudah ada putusan praperadilan,” kata Hendrik. (jerry)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *