BPN Mabar Minta Petunjuk ke Pemda Mabar, Begini Arahan Bupati…

oleh -68 views
Kantor BPN Mabar

MANGGARAI BARAT, JAKARTAPEDIA.id – Badan Pertanahan Nasional Manggarai Barat menyurati pada 23 Juli 2021 lalu Bupati Mabar untuk meminta petunjuk terkait permasalahan wilayah administrasi desa, wilayah administrasi adat dan kelembagaan adat di lokasi Menjerite.

Hal tersebut disampaikan Deny N, seorang warga Labuan Bajo kepada media ini,Sabtu (4/9/2021) Pagi.

Dirinya menyampaikan bahwa  Dalam surat jawaban ke BPN Mabar tanggal 24 Agustus 2021, Bupati Edi Endi menegaskan bahwa Lingko Menjerite adalah milik masyarakat Lancang dan Lingko Nerot milik masyarakat Terlaing. Sedangkan soal administrasi desa, dua lokasi itu berada di Desa Batu Cermin dan Kelurahan Wae Kelambu.

Salah satu poin penting dalam surat arahan dan petunjuk itu, lanjut dia Bupati Edi Endi menegaskan bahwa tanah adat di Manggarai harus didasari persekutuan adat yaitu ada Tua Golo (ketua adat), Tua Gendang (ketua rumah adat), Tua Teno atau Tua Pasa (petugas adat pembagi tanah) Tua Ame (ketua turunan).

“Persekutuan ini diikat dalam lima pilar yaitu mbaru gendang (rumah adat), compang (Mesbah sakral) natas (halaman adat) wae tiku (mata air adat) dan lingko (tanah adat). Ini satu-kesatuan yang tidak terpisahkan adat Manggarai”, kata Deny mengulang kembali isi surat.

“Permintaan arahan dan petunjuk oleh BPN kepada Bupati Mabar dan jawaban Pemda ke BPN adalah langkah jitu dan strategis dalam menempatkan posisi lingko Menjerite dan Nerot,”ucap Deny.

Dan Bupati Mabar, lanjutnya meminta BPN Mabar untuk tetap memproses permohonan sertipikat dengan dokumen pendukung yang sudah lengkap.

Dikatakannya juga, baru kali ini Badan Pertanahan Nasional Manggarai Barat (BPN-Mabar) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah soal proses penerbitan tanah Ulayat di Manggarai Barat.

“Baru pertama kali pak, BPN koordinasi dengan Pemda Mabar untuk lakukan proses penerbitan,”katanya.

Sebelumnya, lanjut dia begitu banyak sertifikat yang diterbitkan tanpa memperdulikan alas hak tanah adat, sehingga ini yang akan menimbulkan begitu banyak persoalan di kabupaten Manggarai Barat.

“Selama ini ratusan sertifikat diterbitkan tanpa peduli alas hak tanah adat dan memang ini jadi bom waktu persoalan tanah adat di Mabar,” jelas Deny lagi.

Ia juga mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi kepada Bupati Manggarai Barat karena telah memberikan arahan kepada BPN Manggarai Barat untuk terbitkan sertifikat sesuai dokumen alas hak adat yang benar.

Tak hanya itu,terimakasih juga disampaikannya kepada BPN Manggarai Barat karena telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah agar mendapatkan petunjuk tentang wilayah administrasi. (paul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *