Dinas Energi Berperan Dalam Pembangunan Di Jakarta

oleh -170 views

JAKARTAPEDIA.id-Sejumlah kalangan menyesalkan adanya rencana pembubaran atau peleburan Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta. Pasalnya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini punya peranan penting dalam pembangunan di ibu kota.

“Dinas energi berpengaruh untuk arah pembangunan DKI. Jadi, institusi Dinas Energi diperlukan di sebuah kota moderen untuk penerapan teknologi masa depan (Mobil Listrik, Rooftop, Fuel Cell) yaitu Individual Power Producer,” ujar anggota Dewan Energi Nasional, Rinaldy Dalimi, di Jakarta, Rabu (7/8).

Pengajar Fakultas Tekni Universitas Indonesia ini menegaskan, peran dinas energi sangat diperlukan dalam ketahanan energi di daerah, termasuk di Jakarta. Menurutnya, rencana pembubaran atau peleburan Dinas energi ke SKPD lain sangat dimungkinkan karena pejabat terkait tidak memaksimalkan perannya.

“Mungkin para pejabat di Dinas Energi yang kurang memberikan peran yang tepat kepada Pembangunan di DKI. Padahal seharusnya, Jakarta menjadi metropolitan yang modern, sehingga kebijakan sektor energi bisa mengintervensi pengaturan sektor lain (transportasi, tataruang, dan lainnya),” kata Dalimi.

Diakuinya, bidang energi telah disediakan oleh PLN dan Pertamina atau lembaga lain dengan konsep dan kepentingan masing-masing. Namun, katanya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun harus mengintervensi agar cocok dgn kebutuhan tataruang dan lingkungan DKI.

“Intervensi tersebut bisa melalui Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang harus disiapkan oleh Pemda DKI (Dinas Energi), dan pelaksanaan RUED harus diawasi oleh Dinas Energi agar sesuai dengan kepentingan DKI. Jadi Ketahanan Energi DKI bisa diperkuat oleh Dinas Energi,” jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengungkapkan alasan merevisi Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, salah satunya Dinas Perindustrian dan Energi (DPE) akan dilebur ke bidang lain. Menurutnya, Beban kerja urusan energi tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018.

Nantinya, rumpun urusan perindustrian lebih dekat dengan urusan KUKM dan urusan perdagangan sesuai kebutuhan percepatan capaian target RPJMD 2018-2022. Sedangkan urusan energi, nantinya akan dilimpahkan ke Dinas Lingkungan Hidup.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi sendiri mengaku tidak setuju penggabungan Dinas Energi ke Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Menurutnya, urusan persampahan yang digarap Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta masih belum tertangani dengan baik sehingga penambahan bidang energi ini menjadi beban kerja tersendiri.

“Kan jadi energi mau dimasukin ke Lingkungan Hidup. Itu penuh sekali, terlalu gemuk. Kalau di LH lagi ntar bingung Lingkungan Hidup. Dia ngurusin sampah aja belum beres. Sepertinya kayak begitu,” kata Prasetio. (tama)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *