MK Masih Tunggu Tim BPN Prabowo-Sandi Daftarkan Gugatan Sengketa Pilpres

oleh -278 views

JAKARTAPEDIA.id – Mahkamah Konstitusi (MK) masih menunggu pendaftaran gugatan yang dilakukan tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga hingga Jumat (24/5/2019) siang hari ini.

Hal itu sesuai peraturan dimana pengajuan gugatan selambatnya tiga hari setelah hasil rekapitulasi diumumkan, Selasa (21/5/2019) lalu.

Jika sampai 24 Mei tak ada gugatan ke MK, maka, KPU segera menetapkan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih.

“Sekiranya ada pengajuan permohonan hari ini, maka bisa langsung diproses,” kata juru bicara MK Fajar Laksono, Jumat (24/5/2019).

Sebelumnya KPU RI Arief Budiman mengatakan, KPU memberikan kesempatan bagi peserta Pemilu 2019 yang tidak puas dengan hasil rekapitulasi nasional penghitungan suara untuk mengajukan gugatan ke MK selambatnya tiga hari setelah hasil rekapitulasi diumumkan.

Jika penetapan dilakukan KPU pada Selasa (21/5/2019) dini hari lalu, artinya ada waktu hingga Jumat (24/5/2019) hari ini, bagi peserta Pemilu untuk mengajukan gugatan ke MK.

Fajar mengatakan, hingga saat ini pihaknya (MK) telah siap menerima pendaftaran gugatan sengketa Pilpres dari paslon capres-cawapres nomor urut 02.

“Secara garis besar, kami di MK sudah siap, Gugus Tugas sudah siaga menerima pengajuan. Begitu pula dengan prasarana dan pengamanan,” ujar Fajar.

MK sendiri, kata dia, telah mengumumkan bahwa penanganan perkara Pemilu di MK terdiri dari sebelas tahap, mulai dari pengajuan permohonan hingga penyerahan salinan putusan. Ke-11 tahap tersebut diberlakukan berdasarkan Peraturan MK No.5/2018 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil Pemilu.

Adapun tahap pertama, terang dia, pengajuan permohonan pemohon yang dimulai pada 23 hingga 25 Mei untuk sengketa Pilpres. Sementara untuk sengketa Pileg pada 8 Mei hingga 25 Juni.

Setelah pengajuan permohonan, tahap kedua pemeriksaan kelengkapan permohonan pemohon. Dilanjutkan dengan tahap ketiga, perbaikan kelengkapan permohonan pemohon.

Selanjutnya tahap keempat, pencatatan permohonan pemohon Buku Registrasi Perkara Konstitusi untuk Pilpres dilaksanakan pada 11 Juni, sementara untuk Pileg pada 1 Juli.

Kemudian tahap kelima, penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama kepada pihak pemohon, pihak terkait, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sidang pendahuluan sebagai tahap keenam untuk Pilpres 2019 diagendakan digelar pada 14 Juni, sementara Pileg pada 9 Juli hingga 12 Juli. Setelah tahap pemeriksaan pendahuluan dilalui, tahap ketujuh, pemohon diminta menyerahkan perbaikan jawaban dan keterangan dari pihak pemohon.

Sidang pemeriksaan sebagai tahap kedelapan, diagendakan pada 17 Juni hingga 21 Juni untuk Pilpres dan untuk Pileg diagendakan pada 13 Juni hingga 30 Juni.

Tahap kesembilan, Rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH), kemudian dilanjutkan dengan sidang pengucapan putusan sebagai tahap kesepuluh. Sidang pengucapan putusan untuk perkara Pilpres diagendakan digelar pada 28 Juni, sementara untuk Pileg pada 6 Agustus hingga 9 Agustus.

Kemudian, tahap terakhir atau ke-11, yaitu penyerahan salinan putusan dan pemuatan dalam laman MK. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *