PKS Didorong Gugat Pansus Wagub Ke PTUN

oleh -68 views
Direktur Eksekutif Budgetting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah. (foto: tama)

JAKARTAPEDIA.id – Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta didorong untuk menggugat Panitia Khusus (Pansus) pemilihan wakil gubernur pengganti ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pasalnya, Pansus Wagub telah lalai bekerja memilih wagub yang notabene berasal dari PKS.

“Kalau PKS tidak puas, dia bisa mengadukan ke PTUN. Menggugat pansus wagub karena kinerja pansus bertentangan dengan ketentuan administrasi pemerintahan terutama UU No 30 tahun 2014,” ujar Direktur Eksekutif Budgetting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah, di Jakarta, Rabu (16/7/2019).

Menurutnya, kinerja pansus wagub DKI Jakarta harus selaras dengan UU No 30 tahun 2014 tentang administrasi negara. Regulasi ini, kata Amir, tidak hanya mengatur kesesuaian administrasi negara oleh eksekutif, namun mengatur juga legislatif, termasuk pansus wagub yang dibentuk DPRD DKI Jakarta.

“Nanti mereka merinci,” tegasnya.

Misalnya sering pansus tidak mencapai kuorum saat rapat pembahasan. Kemudian ketidakpastian mengenai tata tertib, atau maju mundurnya agenda paripurna. Itu tidak sesuai dengan UU no 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan,” kata Amir.

Ditegaskannya, semua lembaga pemerintah, diwajibkan menaati asas umum pemerintahan yang baik. Yakni, tranparansi, akuntabilitas, taat hukum, dan memenuhi aturan perundangan lainnya. Dengan langkah hukum itu, diharapkan pemilihan wagub pengganti Sandiaga Uno itu secepatnya kelar.

“Karena begitu dilakukan, dua Minggu kemudian PTUN bisa melakukan sidang. Paling tidak gugatan ini menunjukkan fraksi dia taat undang-undang. Karena lembaga legislatif ini bagian dari pelaksana administrasi pemerintahan,” ucapnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari PKS, Triwisaksana enggan mengomentari hal ini. Menurutnya, kewenangan langkah hukum atas pansus itu ada di pimpinan DPW PKS DKI Jakarta. Hanya saja, kata pria yang akrab disapa Bang Sani ini, pemilihan wagub pengganti merupakan proses politik yang masih berlangsung. (tama)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *