Mujiyono Sesalkan Aset DKI Jadi Bengkel Mobil

oleh -705 views

JAKARTAPEDIA.id-Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Demokrat, Mujiyono menyesalkan lahan seluas 800 meter persegi di Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur menjadi bengkel mobil. Menurutnya, aset pemerintah provinsi DKI Jakarta itu bisa dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) yang saat ini belum terpenuhi 30 persen sesuai target Undang-undang.

“Ada aset milik DKI itu malah jadi bengkel mobil. Siapa tuh oknum pemerintah yang menyewakan aset itu. Daripada jadi bengkel mobil, lebih baik jadi RTH yang saat ini baru 9,98 persen,” ujar Mujiyono di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (3/9).

Dia meyakini, aset-aset tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih banyak yang terbengkalai. Dia mencontohkan, eks pool taksi Ratax di wilayah Ulujami, Jakarta Selatan. Menurutnya, lahan yang terbengkalai itu harus dioptimalkan sedemikian rupa agar bermanfaat bagi warga Jakarta.

Dia pun menilai, langkah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merupakan langkah ngawur dalam penambahan ruang terbuka hijau (RTH). Pasalnya, Anies menginginkan bekas kantor kementerian atau lembaga dijadikan taman kota untuk penambahan RTH di Jakarta.

“Ah ngawur itu. Payung hukumnya harus jelas. Kan harus ada pengalihan aset. Capaian Anies soal penambahan RTH saat ini tuh, nggak ada. Jamannya Ahok (Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama/Ahok) lebih banyak, karena dia pakai harga appraisal dalam pembebasan lahan untuk RTH,” imbuhnya.

Diakuinya, pembebasan lahan untuk penambahan RTH oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih minim. Untuk itu, pihaknya menyarankan agar Gubenur DKI Jakarta, Anies Baswedan memiliki langkah terobosan strategis agar RTH di Jakarta terpenuhi secepatnya.

“Susah loh nyari tanah untuk RTH itu susah loh. Kalau mau, harga pembebasannya labuh tinggi dari harga pasar. Bisa kok zona kuning menjadi hijau untuk RTH. RTH itu tidak harus hijau. Hanya zona hijau jadi kuning tidak bisa. Pemprov DKI harus berani melakukan langkah yang spektakuler,” katanya.

Salah satu terobosan strategis adalah dengan membeli tanah dengan harga tertinggi. Dia mencontohkan, harga tanah senilai Rp 10 juta di pasaran bisa dihargai Rp 25 juta per meter. Sehingga, tanah warga bisa didapatkan dengan mudah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Saat ini, beli tanah yang mau dibebaskan saja susah. Kecuali, Perda zonasi nanti yang kuning jadi hijau. Saat ini kan sedang dievaluasi. Memang harus berani, walaupun nantinya ada gesekan-gesekan publik. Tapi ini kan kebijakan,” ungkapnya. (tama)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *