Anggota DPRD DKI Jakarta Minta Staf Ahli, Gajinya Jangan dari APBD Dong…

oleh -1.197 views
DPRD DKI Jakarta. (ist)

JAKARTAPEDIA.id – Tidak sedikit anggota DPRD yang berangkat dari pencari kerja, bukan asli politisi. Maka ketika terpilih banyak yang gagap menghadapi kerja kedewanan. Dengan alasan untuk memperlancar pekerjaan, sebanyak 106 anggota DPRD DKI minta dilengkapi staf ahli. Jika siap membayar gajinya dari kantong setiap anggota dewan sendiri, kenapa tidak? Jangan pakai APBD dong!

Kader partai mestinya memang politisi, sehingga ketika berani nyaleg, berani pula duduk sebagai anggota dewan jika terpilih. Maksudnya, ikut pileg tak hanya modal keuangan yang tebal, tapi memang tahu akan tugasnya bila terpilih jadi wakil rakyat. Yang terjadi, mereka di partai sekedar “ngekos” saja, agar bisa ikut pileg.

Sekarang calon anggota dewan kebanyakan jobseeker (pencari kerja). Ketika pekerjaan lain tak ada yang mau menerima, untung-untungan jadi anggota DPRD, atau DPR. Jika nasib bagus, terpilihlah dia, meski sebetulnya tidak tahu apa-apa. Maka ketika duduk di DPRD hanya dieeem aja, tahunya tiap bulan dapat gajian. Ada pula yang di DPRD malah sibuk main tanah, ketika Pemda membutuhkan lokasi perkantoran, malah ada juga yang jadi calo perizinan.

Adalah Syarif anggota DPRD DKI dari Gerindra, dia mengusulkan agar setiap anggota dewan dilengkapi seorang staf ahli. Agaknya politisi Kebon Sirih ini “iri” dengan DPR pusat, karena setiap anggotanya dilengkapi 3-4 staf ahli. Alasannya, untuk memperlancar tugas kedewanan mereka.

Selama ini staf ahli yang ada di DPRD DKI baru tingkat fraksi saja. Tentu saja mereka menguasai bidangnya. Misalnya untuk komisi A (pemerintahan), staf ahli itu harus menguasai ilmu pemerintahan. Untuk komisi B (perekonomian), harus mengusai ilmu ekonomi. Jadi anggota dewan yang baru dilantik ini langsung bisa kerja.

Sementara itu Mendagri Tjahjo Kumolo sepertinya juga memberi lampu hijau. Katanya, itu sah-sah saja, wong yang DPR juga punya staf ahli per anggota 3-4 orang. Cuma kalau pakai dana APBD, lihat dulu kemampuan Pemda. Sebab setiap Pemda, PAD-nya berbeda-beda. Itu secara tidak langsung Mendagri pesan, sebaiknya dibayari sendiri oleh anggota dewan. Nah loh setuju tidak? Kalau itu dewannya tajir atau mampu alias sudah mapan, bagaimana kalau pas-pasan juga.

Untuk diketahui Pemprov DKI mempunyai APBD sampai Rp 90 triliun, tentu tak masalah menggaji staf ahli untuk 106 anggota DPRD. Wong untuk 74 anggota TGUPP yang bergaji Rp 25-50 juta saja encer buat Pemprov DKI, apa lagi hanya staf ahli bergaji Rp 10-15 juta sebulan. (pkc/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *