Taufik Intruksikan Seluruh Fraksi Gerindra Tolak Pembahasan Raperda Reklamasi

oleh -588 views
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik menginstruksikan seluruh anggota fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta untuk menolak pembahasan lagi rancangan peraturan daerah (Raperda) reklamasi, yakni Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Perda Zonasi Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (ist)

JAKARTAPEDIA.id – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik menginstruksikan seluruh anggota fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta untuk menolak pembahasan lagi rancangan peraturan daerah (Raperda) reklamasi, yakni Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Perda Zonasi Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

“Saya bekali caleg Gerindra untuk DPRD DKI Jakarta terpilih. Karena pak gubernur itu sedang menghentikan reklamasi. Makanya saat ditanya wartawan, kita minta seluruh nggota fraksi Gerindra untuk tidak melanjutkan pembahasan Perda itu,” ujar Taufik saat Halal Bihalal Caleg Gerindra, di Jakarta, Minggu (23/6/2019) malam.

Menurutnya, jika kedua Raperda itu dibahas lagi DPRD dan menyetujuinya, pihaknya sama saja melegitimasi pulau reklamasi lainnya. Padahal, ungkapnya, kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang diusung Gerindra dan PKS itu resmi menghentikan reklamasi.

“Ke-19 orang caleg Gerindra terpilih ini, tidak ada alasan untuk tidak mendukung gubernur Anies. Berkaitan dengan IMB, pak gubernur sudah tepat. Itu untuk melindungi investor. Saya pelajari, ternyata itu sudah ada UDGL, di jaman sebelum pak Anies. Urutannya kan harus ada Perda RTRW, RDTR, lalu UDGL,” katanya.

Menurutnya, Gerindra telah berkomunikasi dengan partai koalisi lain di DPRD DKI Jakarta, yakni PKS, dan PAN. Dia meyakini, jumlah anggota koalisi ini lebih banyak dengan koalisi sebelahnya sehingga dengan mudah menolak kelanjutan pembahasan raperda reklamasi itu.

“Secara koalisi, jumlah kita lebih banyak dengan koalisi sebelah. Kita harus jalin kekuatan untuk mendukung pak Anies. Karena pak Anies sesuai dengan visi misi Gerindra, untuk mensejahterakan rakyat Jakarta. Buktinya tingkat kemiskinan turun, sekarang 3,9 persen,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menuturkan, reklamasi merupakan bagian dari daratan pulau Jawa. Bukan merupakan pulau tersendiri. Sebab, ungkapnya, definisi pulau merupakan daratan yang dibentuk secara alami.

“Sedangkan reklamasi merupakan daratan yang dibentuk secara buatan. Ini namanya pantai. Seperti Ancol, Mutiara, itu disebut pantai bukan pulau. Begitupun dengan hasil reklamasi sekarang, itu merupakan pantai,” kata Anies.

Imbasnya, lanjut Anies, zonasi pada daratan hasil reklamasi akan ditentukan kemudian dalam evaluasi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Jakarta. Zonasi hasil reklamasi itu akan dimasukkan ke dalam zonasi daratan Jakarta pada umumnya.

“Jadi kawasan ini, hasil reklamasi ini bagian dari pulau Jawa. Ini akan kita jaga wilayah ini menjadi bagian wilayah Indonesia, menjadi bagian dari Jakarta, bukan diberikan kepada siapa-siapa,” tegasnya. (dra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *