Sekertaris Eksekutif KARS: Akreditasi RS Dipersingkat Jadi 6 Hari

oleh -358 views
Ilustrasi Pelayanan Rumah Sakit. (ist)

JAKARTA, JAKARTAPEDIA.id – Beberapa rumah sakit menyebut salah satu alasan mereka belum akreditasi atau reakreditasi adalah penjadwalan survey dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) yang mengantre dan memakan waktu yang cukup lama.

Sekertaris Eksekutif KARS, dr Djoti Atmodjo, membantah hal tersebut. Ia mengatakan pihak KARS melayani sesuai permintaan dari rumah sakit.

“Pokoknya mereka minta tanggal berapa, nanti kita layani. Sehingga nanti akan menjadi bagian dari hasil survey,” ujarnya saat dijumpai di kantor Kementerian Kesehatan, Jl HR Rasuna Said, Selasa (7/5/2019).

Djoti mengatakan rumah sakit telah diberikan kemudahan untuk mengurus akreditasi, salah satunya dengan mempercepat prosesnya agar tidak menimbulkan kegelisahan bagi pihak rumah sakit dan tentunya pasien.

“Untuk proses akreditasi sekarang bisa kita percepat 6 hari keluar sertifikat untuk yang sekarang ini. Percepatan ini supaya tidak menimbulkan kegelisahan mereka. Kami percepat jadi 6 hari,” pungkasnya.

Tetap Harus Layani Pasien Emergency

Untuk diketahui akreditasi rumah sakit merupakan salah satu upaya memberikan perlindungan mutu pelayanan dan keselamatan pasien dan melindungi karyawan. Akreditasi juga digunakan untuk memastikan peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman sesuai standar pelayanan.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama pihak terkait mengeluarkan kebijakan kepada rumah sakit yang sudah melakukan survei akreditasi ulang atau sedang menunggu pengumumnan hasil survei tetap dapat memberikan pelayanan sesuai ruang lingkup manfaat JKN.

“Bagi rumah sakit yang belum melakukan akreditasi ulang tapi sudah mendapatkan jadwal survei, ia harus tetap memberikan layanan penyakit-penyakit yang dijadwal rutin seperti emergency,” kata Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Bambang Wibowo, saat dijumpai di kantor Kementerian Kesehatan, Selasa (7/5/2019).

“Pelayanan terjadwal rutin dan tidak mungkin ditunda dan jika dialihkan akan membahayakan pasien atau dialihkan misal hemodialisa kalau dialihkan ke tempat lain belum tentu mendapatkan jadwal sesuai, seperti kemoterapi, radiasi,” sambungnya.

Sementara itu, untuk rumah sakit yang lalai melaksanakan akreditasi ulang atau belum akreditasi maka tidak akan diperpanjang kerjasamanya dengan BPJS Kesehatan. “Kemenkes mengharapkan kepada rumah sakit untuk melaksanakan kewajiban akreditasinya,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *