Si Keren Koja Pangkas Perizinan Bangunan

oleh -86 views

JAKARTAPEDIA.id-Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memangkas perizinan bangunan melalui aplikasi. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan pelayanan prima bagi warga Ibu Kota melalui berbagai inovasi layanan yang bertujuan untuk mendekatkan dan memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan dan non perizinan.

Salah Satunya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana (UP) PTSP Kecamatan Koja yang baru meluncurkan sebuah aplikasi bernama “Si KeRen KoJa” (Sistem Informasi Ketetapan Rencana Kota Jakarta) khusus untuk memproses non perizinan Ketetapan Rencana Kota (KRK) di wilayah Kecamatan
Koja Jakarta Utara.

Kepala UP PTSP Kecamatan Koja, Maman Suparman mengatakan, aplikasi seperti ini sangat dibutuhkan oleh wilayah dengan tingkat permohonan pembuatan KRK cukup tinggi seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Koja Jakarta Utara tersebut. Diharapkan, aplikasi ini mampu membuat pengurusan KRK menjadi lebih cepat.

KRK merupakan dokumen non perizinan yang memuat data mengenai rambu-rambu /acuan dalam perencanaan site plan, bangunan, dan lingkungan bangunan yang diperbolehkan dibangun atau tidak diperbolehkan disesuaikan dengan Peraturan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi yang berlaku. Dokumen ini dibutuhkan sebelum pemohon mengajukan Izin Mendirikan Bangunan
(IMB).

“Aplikasi Si Keren KoJa adalah sebuah sistem berbasis website yang diperuntukan bagi petugas internal UP. PTSP Kecamatan Koja yang tujuannya adalah untuk memonitor kinerja petugas sehingga penyelesaian KRK bisa menjadi lebih cepat,” ujar Maman, di Jakarta, Selasa (20/8).

Menurut data pada tahun 2018 lalu, kata Maman, jumlah permohonan KRK mencapai 2.511 permohonan. Sementara di tahun ini terhitung hingga bulan Juli 2019 mencapai 1.506 permohonan. Melalui aplikasi ini diharapkan mampu memangkas watu pengurusan KRK dan meminimalisir keluhan dari pemohon.

Dia menjelaskan, aplikasi “Si KeRen KoJa” menjawab tantangan akan animo masyarakat yang cukup tinggi dalam mengurus KRK. Selama ini, dirinya mengaku kerap menghadapi kendala terkait dengan waktu penyelesaian KRK yang disebabkan karena keterbatasan informasi waktu pengukuran serta status permohonan yang sulit dimonitor.

“Untuk mengatasi kendala- kendala tersebut maka diperlukan sebuah strategi melalui pemanfaatan sistem berbasis IT yang mampu memangkas waktu penyelesaian KRK jika sebelumnya memerlukan waktu
7 bahkan 14 hari kerja kini penyelesaian KRK hanya membutuhkan 4 hari kerja,” tuturnya. (tama)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *