Soal Pemilihan Wagub, Gerindra Tak Mau Tabrak Aturan

oleh -204 views

JAKARTAPEDIA.id-Anggota Panitia Khusus (Pansus) pemilihan wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta, Syarif mengungkapkan, keputusan Gerindra sudah selesai untuk menyerahkan kursi wagub ke PKS. Namun, pihaknya tidak ingin pemilihan wagub DKI Jakarta harus dilakukan dengan tidak menabrak aturan. Sebab, katanya, beberapa anggota pansus masih bersilang pendapat terkait tata tertib pemilihan wagub yang telah disusunnya.

“Rekomendasi dari Kemendagri yang memuat dua ayat yang krusial itu, ternyata isinya mengambang. Satu, Kemendagri mendorong agar kuorum 50 persen plus satu. Kedua, kalau dua kali rapat paripurna batal, maka dibawa ke rapim untuk memutuskan secara mufakat dan final. Ini yang membuat ketua DPRD gamang,” ujar Syarif dalam Diskusi Humanika Jakarta, Rabu (14/8).

Dia juga menduga, kekosongan Wakil Gubernur (wagub) DKI Jakarta disinyalir karena belum adanya campur tangan elit politik nasional. Pasalnya, setiap fraksi di DPRD DKI Jakarta akan patuh terhadap keputusan masing-masing DPP partainya.

“Sampai hari ini, saya berkesimpulan ternyata urusan pengisian Wagub itu tidak lepas dari endorse elit politik nasional. Kalau hari ini sampai mentok, karena elit nasional belum bersikap. Kalau di tingkat DPP belum bersikap, saya meyakini wagub tidak akan terisi,” kata Syarif.

Dalam diskusi bertemakan “Kekosongan Wagub dan Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta” ini, politisi Partai Gerindra itu meyakini pemilihan wagub pengganti ini sama persis seperti pencalonan pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada lalu. Secara normatif, ucapnya, proses pemilihan wagub sudah dilakukan oleh kedua partai pengusung, yakni PKS dan Gerindra.

“Lalu dipilih oleh DPRD. Begitu ada kata dipilih, maka partai politik akan punya sikap beda. Perhatikan grafik Golkar, Hanura dan Nasdem. Awalnya Golkar menolak, kemudian menerima dan sekarang berubah lagi. Saya berkesimpulan ada campur tangan elit politik. Kalau Gerindra sih sudah selesai,” ucap Syarif.

Dia mencontohkan, DPP Partai Nasdem yang memutuskan akan mendukung pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan hingga masa tugasnya selesai. Hal ini terungkap setelah Anies Baswedan bersilaturahmi dengan Surya Paloh, Ketua Umum DPP Nasdem.

“Kan biasanya pertemuan elit politik itu banyak yang tersirat dan tersurat. Nasdem menyatakan mendukung Anies sampai masa tugasnya selesai. Kalau soal capres itu hanya bumbu-bumbu. Tapi, kalau pak Anies mau melobi, urusan kekosongan wagub ini selesai. Dia datangi saja masing-masing DPP,” ucapnya. (tama)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *