SPPSI: Pertamina Kehilangan Kedaulatan Gas

oleh -306 views
Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI), M Syafirin. (foto: pratamai)

JAKARTAPEDIA.id – PT Pertamina (Persero) dianggap bakal kehilangan bisnis intinya. Pasalnya, sumber minyak di perut bumi semakin menipis. Di sisi lain, bisnis gas bumi yang diandalkan ke depannya, malah dialihkan ke perusahaan lain.

“Kami merasa gas itu tulang punggung energi masa depan. Pertamina kehilangan gas secara tidak sadar. Waktu itu, ada sinergi Pertagas dan PGN. Tapi sekarang PGN mengakuisisi Pertagas dimana prosesnya tertutup,” ujar Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI), M Syafirin, di Jakarta, Senin (8/7/2019).

Meski Pertamina memiliki saham di Perusahaan Gas Negara (PGN), pihaknya menyebut pengelolaan gas diyakini tidak memiliki kedaulatan. Sebab, PGN sendiri telah menjadi perusahaan terbuka yang sudah melantai di bursa saham sejak lama.

“Bahkan kami menyayangkan, bisnis LNG sendiri malah dialihkan ke PGN. Mulai 1 Juni, bisnis LNG-nya sudah tidak dipertamina lagi. Seolah-olah ini untuk membesarkan PGN,” kata Syafirin.

Dia mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki pengalihan bisnis gas yang harusnya dikuasai negara. Menurutnya, ada potensi fraud dalam pengakuisisian Pertamina Gas (Pertagas) oleh PGN.

“Bahkan, Direktorat gas di Pertamina sendiri sudah dibubarkan. Selama proses itu untuk membesarkan Pertamina dan kedaulatan energi tetap di Indonesia, itu tidak masalah. Tapi kami mengkhawatirkan proses ini akan menghilangkan kedaulatan energu kita. Proses unblunding, akan melemahkan kedaulatan energi,” ungkap Syafirin.

Ketua Dewan Pengawas SPPSI, Noviandri menegaskan, kedaulatan migas di Indonesia mulai digoyang pihak luar. Sebab, di kala kinerja keuangan Pertamina semakin membaik, deviden yang diberikan Pertamina ke negara malah semakin menurun.

“Mulai 2021 dan 2022, kita harus bayar hutang tidak hanya bunganya, tapi juga pokoknya. Sekarang sudah nggak jelas lagi, mana profit perusahaan, mana deviden, mana pajak. Harusnya sesuai undang-undang BUMN itu, Pertamina harus mendatangkan profit dalam bentuk deviden kepada negara,” katanya.

Saat ini, kata Noviandri, Pertamina mengandalkan pinjaman untuk membangun kilang-kilang yang baru dengan skema bisnis yang menguntungkan pihak ketiga. Untuk itu, pihaknya mendorong direksi Pertamina agar mengembalikan bisnis inti Pertamina dalam hal pengelolaan minyak dan gas bumi.

“Kita dorong direksi untuk menyelamatkan bisnis inti Pertamina. Karena saat ini, Pertamina akan menambah beberapa pesawat, padahal itu tidak berhubungan dengan bisnis inti. Kami harap, direksi kembali kepada core bisnisnya. Jangan hanya memenuhi sahwat penguasa saja,” tegasnya.

Dia mencontohkan, untuk harga gas bumi di pasaran mencapai USD 9-10 per MMBTU. Namun, harga jual gas di mulut sumur Pertamina hanya sebesar USD 5-6 per MMBTU.

“Padahal, Pertamina harus mencari gas sendiri, mengebor hingga menaikkannya kenpermukaan bumi, itu paling untung USD 1-2 per MMBTU. Tapi yang untung besarnya malah pemburu rente. Bisa untung USD 5 lebih per MMBTU,” tandasnya. (pratama)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *